Bonus Demografi Indonesia Lahan Radikalisme

Beberapa hari lalu diteken sebuah PP yang kongruen dengan perkembangan mutakhir terkait peradaban dan budaya digital. Budaya digital adalah satu ciri khas yang bahkan akan membentuk karakter generasi muda Indonesia. Hal ini bahasa kerennya adalah bonus demografi, dimana perubahan budaya ini akan mempengaruhi Indonesia kedepan.

Indonesia adalah Negara dengan jumlah Pemuda 63.82 juta jiwa berdasarkan Susenas 2018 (BPS), dan berdasarkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020 – 2024: Pemuda Indonesia adalah garda terdepan perjuangan, pembaruan dan pembangunan Indonesia.

Modal itu sungguh sangat keren, kenapa demikian? Era ini adalah sebuah masa dimana kompetensi menjadi sebuah batu uji bagi perkembangan dunia. Indonesia bahkan sudah memulai membuktikan dengan startup karya anak bangsa yang cukup bersaing dan valuasinya diakui dunia dengan sebutan decacorn. Sebuah startup yang nilainya 10 milyar dollar alias sangat besar sekali.

Tapi dibalik semua harapan baik dan membangun, pasti ada resiko dan ancaman. Karena ketika SDM Indonesia maju, maka mereka yang selalu berjuang untuk merusak Indonesia dengan mengganti ideologi juga mengalami moderasi. Paling simpel adalah, dimana ada kebaikan pasti ada yang jahat juga alias teori yin yang.

PP yang ditandatangani Jokowi adalah PP No 77 tahun 2019, mudah diingat karena nomor PP nya mirip merk es teler yang terkenal. Apa ruang lingkup PP itu dan apa kaitannya dengan bonus demografi? Karena isi dari PP 77 adalah bagaimana menangkal radikalisme melalui literasi dan aksi. Hal ini cukup menantang karena budaya anak muda melek gadget sekarang adalah “citizen of the world”.

Dibutuhkan hal konkrit yang harus dikerjakan terkait dengan PP 77 terkait kontra narasi, kontra propaganda, kontra ideologi dalam rangka kontra radikalisasi. Bukan sekedar cingkrang pasti teroris atau jidat hitam pasti ngebom kantor Polisi. Harus diperdalam lagi sejauh mana literasi generasi digital dalam merespon sebuah makna dan juga beraksi atas sebuah ideologi.

Dalam merespon makna dibutuhkan mengkaji, apa yang dikaji? Semua hal secara komprehensip dan integral tentunya, bukan sekedar menilai sesuatu dari yang nampak dan mengembangkan hal tersebut menjadi sebuah justifikasi. Generasi digital pasti akan mengkaji dan menguji sesuatu dengan data pembanding yang meyakinkan. Disini peran Pemerintah harus konkrit.

Bukan karena saya Kader Ansor, tapi hanya ingin berbagi sedikit tentang sebuah paparan di RDPU Komisi X DPR RI 21 November 2019. GP Ansor dengan sangat detail menjelaskan masalah dengan gamblang, lengkap dengan segala rencana kedepan, dan juga aksi yang sudah dilakukan. GP Ansor siap menjawab tantangan digital dengan hal konkrit yaitu melakukan semua kompetensi dengan tetap menjunjung kearifan lokal.

Diperlukan kohesi sosial yang kuat untuk menghadapi kemajuan zaman, dan hal tersebut bisa terjadi jika ada karakter kebangsaan yang kuat dari generasi mudanya. Salah satu hal untuk memperkuat karakter kebangsaan adalah, jangan pernah meninggalkan kearifan lokal Indonesia dan juga harus mempromosikan hal itu ke dunia. Hal konkrit yang dilakukan GP Ansor adalah mempromosikan Islam rahmatan lil alamin ke dunia dalam Global Unity Forum dan Humanitarian Islam. Apa itu? Baca disini: Jadikan Indonesia Inspirasi Dunia, GP Ansor Gelar Kirab Satu Negeri

Konklusi dari PP 77 dan era digital sekarang ini adalah dengan menjaga kearifan lokal Indonesia dan kenalkan pada dunia bahwa Indonesia bisa. Perbanyak peran Negara sebagai sarana edukasi dan sosialisasi, jangan sekedar banyak wacana dan aturan baru namun masyarakat sendiri banyak yang gagap tentang regulasi. Semoga Indonesia jaya abadi dengan semua tantangan global yang ada.

Amiinn….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *