Edo Tensei dari Hokage ke 7, Kog Iso?

Politik Apartheid yang membelah warga bangsa Afrika Selatan, yang kemudian juga menular di beberapa negara lain terutama persemakmuran dan meluas jadi isu rasial sudah lama berakhir. Perjuangan terhadap persamaan hak dimuka hukum sebagai ciri utama demokrasi menemukan jalan terang. Tidak ada lagi nampak sebagai satu hal yang pragmatis, namun sekarang jadi sesuatu yang laten.

Perkembangan dunia saat ini sudah pada level pemahaman makna hakiki, bukan sekedar hal tersirat saja tapi jauh lebih dalam dari itu. Untuk hal yang positif dan membangun tentu saja ini bermakna besar bagi harapan. Tapi harus diingat juga, ketika orang baik termoderasi maka orang jahat juga termoderasi alias sama-sama maju.

Sama persis dengan hilangnya perbudakan yang lambat laun terjadi, manusia cenderung mendapat comfort zone ketika ada polarisasi “Kawulo Gusti” yang sekarang sudah basi. Bahkan era digital ini sudah menghilangkan jarak siapa pejabat siapa rakyat, bisa saling sapa hangat seperti kawan lama yang sedang berjumpa. Bisa colab nge-vlog bareng Presiden Jokowi bahkan, tentu hal ini sangat mendasar dari konsep-konsep persamaan diatas.

Berangkat dari Apartheid yang menyisakan banyak sekali luka dan “dosa” yang tak terungkap, Nelson Mandela pemimpin Afrika Selatan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dimana banyak sekali menginspirasi dunia karena capaiannya, dimana sebuah Negeri yang hancur lebur karena perbedaan dan perpecahan bisa erat kembali dan maju menjadi Negara termaju di Benua Afrika.

Hal ini sangat menarik, karena menemukan fakta saja belum cukup jika tidak ada pengobatan model “win win solution” atau rekonsiliasi. Di Afrika saat itu semua tokoh bangsa bersatu mencari fakta dan rekonsiliasi memulai tahapan baru untuk membangun negeri yang cita-citanya adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama, menggapai mimpi sebuah republik.

Indonesia juga pernah memiliki KKR yang kemudian mati karena banyak hal, dengan semangat yang sama seperti dilakukan Nelson Mandela kita pernah punya KKR. Dalam karut marut paska Reformasi 98 banyak luka yang tak pernah kering, dan airmata yang tak kunjung reda. Ada luka mendalam yang harus diobati, dan luka ini sangat parah sehingga dibutuhkan banyak pihak untuk menjahit kembali dan mencapai cita-cita adil makmur seperti pada UUD 1945.

Hal ini merupakan angin segar, karena bukan hanya wacana dimana Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan rencana itu dan juga ditegaskan akan segera dijalankan setelah Prolegnas pada pertengahan Desember 2019. Satu harapan dibangkitkan dan respon dari banyak pihak juga cukup positif atas program ini.

Baca disini: Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Hal ini adalah membangkitkan sesuatu yang sudah mati, baik secara fisik maupun harapan. Keduanya mati, masing-masing pihak pencari keadilan masih terus bergerilya berjuang untuk keadilan atas kejahatan masa lalu. Dan program menghidupkan kembali KKR direspon sangat positif dan sesegera mungkin dilaksanakan.

Hal ini tidak sepopuler program lain, pembangunan infrastruktur ataupun ekonomi Indonesia yang sudah diakui keberhasilannya dunia jauh lebih seksi dibicarakan. Tapi niat Pemerintah terkait memajukan bangsa di segala bidang layak diapresiasi dengan dibangkitkannya kembali KKR dari tidur panjangnya. Semata supaya cita-cita Kemerdekaan yang sudah kita hafal mukadimahnya setiap upacara bendera nampak progresnya.

Era digital adalah masa dimana pembuktian dan progres maju dari program pemerintah adalah satu tolok ukur yang sangat vital bagi “bonus demografi” Indonesia. Sehingga kita menjadi bagian dan pelaku sejarah majunya Indonesia, dari bangkitnya sebuah nilai dasar kemanusian. Yaitu pengungkapan fakta sejarah dan juga rekonsiliasi seluruh entitas Indonesia untuk bergerak maju, bersama.

Jika Afrika Selatan bisa, maka Indonesia harusnya jauh lebih bisa. Merdeka!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *