Pemilu Penyebab Perpecahan Anak Bangsa, Bubarkan!

Ciri negara demokrasi adalah persamaan hak bagi warganya didepan hukum, yang membedakan dari negara kerajaan. Spirit awal yang tidak ada lagi urusan “Kawulo Gusti” dalam pemerintahan adalah bahan bakarnya demokrasi. Semangatnya adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, dan diwujudkan dengan pemilihan umum. Ya secara ekstrim, negara demokrasi adalah legalisasi oligarki 🙂

Indonesia adalah negara demokrasi yang masuk 3 besar, setelah Amerika dan India dari sisi jumlah penduduk. Hal ini adalah sebuah tantangan, bagaimana ratusan juta penduduk bisa menyalurkan hak bersuaranya sebagai bentuk ikut serta dalam membangun tanah airnya. Prinsip dasar pemilihan umum adalah berkompetisi memenangkan sesuatu yang dipercaya bisa mewakili tanpa kekerasan.

Tapi fakta terkini, pemilu justru menjadi “wahana” bertarung seperti zaman kolonial yaitu saling diadu seperti domba alias adu domba. Saling menjelekkan lawan sudah jadi komoditas dalam era digital ini, makin kenceng menyerang lawan maka menurutnya jadi makin keren. Padahal strategi serang yang awalnya adalah tentang program dan visi misi, menjadi hal yang lebih mendalam hingga serangan jadi ke keluarga dan urusan pribadi yang tidak seharusnya.

Salah siapa? Salah kita semua yang tidak pernah belajar apa itu perbedaan, karena diujung sana ada industri gosok-gosok perbedaan yang bisa dijadikan senjata serang untuk lawan. Mari belajar dari pemilihan Jokowi dan Prabowo yang masuk kategori “El Clasico” dimana narasi utamanya adalah Anak PKI VS Penjahat HAM. Panjang kisahnya dan semua pasti merasakan polarisasi di akar rumput, faktanya Prabowo jadi Menterinya Jokowi.

Polarisasi ini unik, karena tidak pernah bisa disatukan lagi sebab masing-masing pihak punya “ideologi” yang sangat kuat, bernama permusuhan. Yah, permusuhan adalah naluri dasar hidup dalam kelompok masyarakat yang harus diurus dan kelola dengan benar oleh pemangku jabatan di pemerintahan. Toh keresahan wong cilik tentang perpecahan ini akhirnya dirasakan oleh pemerintah kan?

Sehingga muncul sebuah ide untuk menata aturan tentang sistem pemilihan kepala daerah yang diserahkan pada wakil rakyat, bukan langsung lagi karena dipandang banyak mudharotnya dan perpecahan ini mau sampai kapan? Mulai dihembuskan narasi bahwa pemilihan langsung biayanya tinggi sekali dan bisa melahirkan bibit korupsi karena calon harus rogoh kantong milyaran supaya menang.

Rakyat ya seneng saja bisa mendapat penghasilan di setiap gelaran pemilihan, dapat duit plus kaos dan stiker itu sudah pasti. Kenapa tidak diadakan tiap hari saja ya, akan menggiatkan perekonomian rakyat semesta. Pabrik akua dan tukang sablon akan mendapatkan keuntungan, juga ekpedisi akan rame karena kirim logistik dan lain sebagainya.

Oke, jika pemerintah menyoroti tentang besarnya biaya ini akan melahirkan korupsi baru maka saya juga akan menyoroti hal yang termasuk “mudharotnya pemilihan” tapi dari sisi sosial. Kerugian terbesar yang dialami masyarakat terkait pemilu adalah semakin jauhnya kohesi sosial antar warga masyarakat. Bagaimana polarisasi di masyarakat levelnya sudah pada tingkat memuakkan dan menjadi bahan tumbuh kembang radikalisme.

Karena teori sederhana pada masuknya paham baru adalah ketika kohesi sosial di masyarakat sedang renggang, sehingga masyarakat butuh kebaruan dan masuklah mereka dan tiba-tiba DHUAAARRRRRRR…… meledak.

Masyarakat awam tidak akan benyak bisa berteori dengan ribuan dalil tentang ini benar dan ini salah, tapi mereka merasakan hal itu dan jelas ini adalah efek pemilu yang kebablasan. Sesama keluarga tidak saling tegur karena beda pilihan, bahkan ketika jagonya sudah jadi satu di pemerintahan sekalipun, mereka tetap masih bermusuhan. Hal ini harus dicegah, karena persatuan adalah utama (konon kampanye positifnya seperti itu).

Jika persatuan adalah utama, maka cegahlah benih permusuhan yang ada di pemilu dengan sesuatu yang baru (walau itu cara lama), selama tidak melanggar UUD 45 maka silakan saja. Mau langsung atau tidak langsung kan yang merasakan adalah calonnya, bukan kami yang masih sibuk merajut tenun dan merekatkan kembali kohesi sosial untuk kepentingan Indonesia yang damai dan berkemajuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *