Priyayi Diminta Reformasi Birokrasi? Wkwkwkwk… Ngayal

Bobroknya Indonesia sebenarnya karena tidak ada jiwa melayani dari pejabatnya, jiwa melayani inilah spirit utama dari reformasi birokrasi yang ditegaskan Jokowi. Sebenarnya mental “Priyayi” (sebutan untuk pegawai abdi negara) salah kaprah warisan Feodal Londo yang dulu digunakan untuk pecah belah Nusantara ini sudah saatnya ditinggalkan.

Kita sepakat melalui Konsensus Kebangsaan untuk hidup di Indonesia sesuai UUD 45 yang sering dihafal pembukaannya saat upacara bendera. UUD yang mengatur bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan baru, Res Publica Indonesia yang menjunjung Hukum dan HAM adalah cita-cita suci menuju Indonesia Madani. Idealnya adalah seperti itu sejak jatuhnya Soeharto.

Banyak sekali istilah untuk pegawai yang dibiayai dari Negara melalui pajak yang dibayar oleh rakyat, sebagai kesepakatan spirit demokrasi: Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat. Sehingga secara sederhana, Pegawai Negeri harusnya melayani rakyat dengan sepenuh hati, bukan malah petentengan karena sudah jadi “Priyayi” dan merasa derajatnya selevel diatas rakyat jelata.

Sehingga yang terjadi adalah mental yang tidak siap melayani karena merasa lebih tinggi, padahal kalau Pegawai Negeri tidak melayani masyarakat ya otomatis nganggur alias magabut (makan gaji buta). Itulah gambaran Pegawai Negeri di Indonesia, bahkan sampai sekarang yang sudah melalui 20 tahun lebih reformasi.

Sistem sudah berganti menjadi lebih mudah bagi pengguna dan juga bagi operator tata kelola pemerintahan (good governance). Masyarakat berjalan pada sistem yang ada, semua dipermudah dan dipercepat melalui kemajuan tehnologi. Maka secara logika harusnya segala hal juga lebih cepat dilayani. Namun apa yang terjadi?

Harus diakui untuk beberapa hal sudah ada kemajuan dalam layanan pada masyarakat, tidak ribet dan juga lebih cepat. Bayar PBB, bikin KTP, urus SIM, bayar STNK, SKCK dll sudah memakai sistem online semua, lebih cepat dan transparan sehingga masyarakat tidak merasa tertipu seperti beberapa tahun lalu.

Tapi bagi beberapa hal lain justru belum menampakkan sesuatu yang signifikan berubah, hingga Jokowi melakukan langkah cepat pemangkasan Pejabat Eselon dan juga menegaskan supaya semua pejabat harus fokus pada orientasi hasil, bukan orientasi prosedur. Hal ini tentu tantangan tersendiri, karena akan banyak sekali jabatan yang dipangkas atau dihilangkan.

Minta Reformasi Birokrasi Besar-besaran, Jokowi: Prosedur Jangan Berbelit

Jika Jokowi sudah memerintahkan hal tersebut, maka mau tidak mau yang wajib dan harus dikikis cepat adalah tentang mental. Revolusi mental dari yang sok priyayi menjadi Pegawai Negeri yang melayani.

Jika sekarang PNS atau ASN disindir sebagai pegawai yang Lima Tenggo (jam lima teng langsung go) tanpa ada pelayanan apapun yang dirasakan masyarakat, akan berubah menjadi pegawai yang Lima Tenggo tapi bermanfaat bagi masyarakat dan memuaskan dalam pelayanan.

Ayo benahi Indonesia, jangan sampai rakyat menggugat kaum priyayi dalam pergolakan lagi seperti zaman perjuangan dimana Londo ireng banyak diburu dan akhirnya sia-sia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *