Polisi Masjid, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng

Agak lucu juga ketika viral foto disebuah Jamaah Masjid Sukabumi ada yang memakai sorban bertuliskan Polisi Masjid Promoter. Yang kejadiannya sendiri sudah 2 tahun lalu, mendadak viral dan wacana diangkat kembali tentang perlu atau tidaknya ada Polisi ditempat ibadah dengan tugas mengamati ceramah.

Apakah sudah sedemikian perlu? Pertanyaan itu terdengar retoris ketika pengeboman dan aksi teror masih terus terjadi. Menggunakan Agama sebagai justifikasi atas tindakan teror yang merugikan orang lain, bahkan nyawa orang yang tidak tahu apa-apa acap kali jadi korban dari aksi “amaliyah” kelompok teror agama.

Masalah terorisme tak lepas dari intoleransi yang dipupuk beberapa anasir Islam transnasional seperti HTI dan pada puncaknya adalah melakukan bughat penegakan khilafah. Masalah paling utama adalah bagaimana ketahanan ideologi Indonesia tidak dirongrong dengan segala hal, termasuk agama. Jika Pemerintah dengan mudah nyikat separatisme, sepertinya jadi gagap saat nyikat anasir terorisme global. Ada keraguan tertentu karena takut nabrak fiqih.

Menerapkan Polisi dalam tempat ibadah memang efektif, jadi yang ceramah agak mikir “wah ada Polisi nih, kudu jaga mulut daripada masuk pasal”.

Apakah mereka yang terpapar radikalisme dan menjadi pelaku amaliyah meledakkan diri adalah jamaah pengajian umum? Hal ini sangat menarik dikaji lebih dalam supaya kita bisa jawab efektivitas adanya Polisi di tempat ibadah. Fakta dan temuan dari lingkar teror justru menjawabnya berbeda, pelaku adalah mereka yang jauh dari masyarakat dan penyendiri, bahkan ketika ngontrak rumah pun tetangganya tidak tahu.

Yang kedua, yang biasa melakukan ceramah intoleransi adalah “fanboy” mereka yang sifatnya bunglon, NKRI tapi bersyariah seperti FPI. Ceramahnya luar biasa vulgar, ada bunuh, halal darahnya, toghut dll. Jadi sudah ada 2 hal yang bisa dipilah untuk ditangani dengan tepat dan benar. Bukan sekedar pakai sorban bertuliskan Polisi Masjid tapi di Masjid yang notabene aman dan tidak terpapar 2 hal diatas.

Pencegahan terhadap radikalisme menjadi sulit ketika bawa-bawa agama, selain karena rawan tubrukan pemahaman mereka menyemai hal ini sudah sejak lama sekali. Mereka mengikuti bagaimana negeri ini bertransformasi dengan pilar kebangsaannya dan gerakan mereka nyaris tak terlihat. Jadi bagaimana mengatasi radikalisme dengan tepat sasaran? Dipasang Polisi salah, tidak dipasang juga cukup rawan.

Sebenarnya ada formula yang cukup ampuh, dan hal inj dicetuskan oleh Gus Dur dimana mengembangkan dan mengimplementasikan kekayaan Nusantara secara “Kaffah” akan otomatis mematikan gerak langkah radikalisme. Ambil contoh ketika Gus Dur memberikan kesempatan seluasnya kembalikan hak kaum Tiong Hoa sebagai bagian utuh Budaya Nusantara. Hal ini adalah 2 mata pisau, di satu sisi disambut positif namun disisi lain muncul benih kebencian yang bisa segera dideteksi.

Gus Dur memang fenomenal, Papua juga sama seperti itu diberikan kembali kekayaan dan kearifan lokalnya Bendera Bintang Kejora sebagai umbul-umbul yang bebas dikibarkan dengan penetapan UU. Papua kembali damai, rukun dan anasir separatis jadi mudah dideteksi keberadaannya.

Cara cerdas Gus Dur inilah jawaban atas semua persoalan saat ini yang serba kabur, kembalikan kearifan lokalnya dan berikan ruang bagi Nusantara sehingga tidak diperlukan lagi adanya Polisi bersorban pakai sablon Polisi Masjid, karena hal itu bukanlah jawaban dan hanya menjadi senjata bagi mereka untuk mencari-cari kesalahan Polisi seperti yang selama ini sudah dilakukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *