Edo Tensei dari Hokage ke 7, Kog Iso?

Politik Apartheid yang membelah warga bangsa Afrika Selatan, yang kemudian juga menular di beberapa negara lain terutama persemakmuran dan meluas jadi isu rasial sudah lama berakhir. Perjuangan terhadap persamaan hak dimuka hukum sebagai ciri utama demokrasi menemukan jalan terang. Tidak ada lagi nampak sebagai satu hal yang pragmatis, namun sekarang jadi sesuatu yang laten.

Perkembangan dunia saat ini sudah pada level pemahaman makna hakiki, bukan sekedar hal tersirat saja tapi jauh lebih dalam dari itu. Untuk hal yang positif dan membangun tentu saja ini bermakna besar bagi harapan. Tapi harus diingat juga, ketika orang baik termoderasi maka orang jahat juga termoderasi alias sama-sama maju.

Sama persis dengan hilangnya perbudakan yang lambat laun terjadi, manusia cenderung mendapat comfort zone ketika ada polarisasi “Kawulo Gusti” yang sekarang sudah basi. Bahkan era digital ini sudah menghilangkan jarak siapa pejabat siapa rakyat, bisa saling sapa hangat seperti kawan lama yang sedang berjumpa. Bisa colab nge-vlog bareng Presiden Jokowi bahkan, tentu hal ini sangat mendasar dari konsep-konsep persamaan diatas.

Berangkat dari Apartheid yang menyisakan banyak sekali luka dan “dosa” yang tak terungkap, Nelson Mandela pemimpin Afrika Selatan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dimana banyak sekali menginspirasi dunia karena capaiannya, dimana sebuah Negeri yang hancur lebur karena perbedaan dan perpecahan bisa erat kembali dan maju menjadi Negara termaju di Benua Afrika.

Hal ini sangat menarik, karena menemukan fakta saja belum cukup jika tidak ada pengobatan model “win win solution” atau rekonsiliasi. Di Afrika saat itu semua tokoh bangsa bersatu mencari fakta dan rekonsiliasi memulai tahapan baru untuk membangun negeri yang cita-citanya adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama, menggapai mimpi sebuah republik.

Indonesia juga pernah memiliki KKR yang kemudian mati karena banyak hal, dengan semangat yang sama seperti dilakukan Nelson Mandela kita pernah punya KKR. Dalam karut marut paska Reformasi 98 banyak luka yang tak pernah kering, dan airmata yang tak kunjung reda. Ada luka mendalam yang harus diobati, dan luka ini sangat parah sehingga dibutuhkan banyak pihak untuk menjahit kembali dan mencapai cita-cita adil makmur seperti pada UUD 1945.

Hal ini merupakan angin segar, karena bukan hanya wacana dimana Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan rencana itu dan juga ditegaskan akan segera dijalankan setelah Prolegnas pada pertengahan Desember 2019. Satu harapan dibangkitkan dan respon dari banyak pihak juga cukup positif atas program ini.

Baca disini: Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Hal ini adalah membangkitkan sesuatu yang sudah mati, baik secara fisik maupun harapan. Keduanya mati, masing-masing pihak pencari keadilan masih terus bergerilya berjuang untuk keadilan atas kejahatan masa lalu. Dan program menghidupkan kembali KKR direspon sangat positif dan sesegera mungkin dilaksanakan.

Hal ini tidak sepopuler program lain, pembangunan infrastruktur ataupun ekonomi Indonesia yang sudah diakui keberhasilannya dunia jauh lebih seksi dibicarakan. Tapi niat Pemerintah terkait memajukan bangsa di segala bidang layak diapresiasi dengan dibangkitkannya kembali KKR dari tidur panjangnya. Semata supaya cita-cita Kemerdekaan yang sudah kita hafal mukadimahnya setiap upacara bendera nampak progresnya.

Era digital adalah masa dimana pembuktian dan progres maju dari program pemerintah adalah satu tolok ukur yang sangat vital bagi “bonus demografi” Indonesia. Sehingga kita menjadi bagian dan pelaku sejarah majunya Indonesia, dari bangkitnya sebuah nilai dasar kemanusian. Yaitu pengungkapan fakta sejarah dan juga rekonsiliasi seluruh entitas Indonesia untuk bergerak maju, bersama.

Jika Afrika Selatan bisa, maka Indonesia harusnya jauh lebih bisa. Merdeka!

Bonus Demografi Indonesia Lahan Radikalisme

Beberapa hari lalu diteken sebuah PP yang kongruen dengan perkembangan mutakhir terkait peradaban dan budaya digital. Budaya digital adalah satu ciri khas yang bahkan akan membentuk karakter generasi muda Indonesia. Hal ini bahasa kerennya adalah bonus demografi, dimana perubahan budaya ini akan mempengaruhi Indonesia kedepan.

Indonesia adalah Negara dengan jumlah Pemuda 63.82 juta jiwa berdasarkan Susenas 2018 (BPS), dan berdasarkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020 – 2024: Pemuda Indonesia adalah garda terdepan perjuangan, pembaruan dan pembangunan Indonesia.

Modal itu sungguh sangat keren, kenapa demikian? Era ini adalah sebuah masa dimana kompetensi menjadi sebuah batu uji bagi perkembangan dunia. Indonesia bahkan sudah memulai membuktikan dengan startup karya anak bangsa yang cukup bersaing dan valuasinya diakui dunia dengan sebutan decacorn. Sebuah startup yang nilainya 10 milyar dollar alias sangat besar sekali.

Tapi dibalik semua harapan baik dan membangun, pasti ada resiko dan ancaman. Karena ketika SDM Indonesia maju, maka mereka yang selalu berjuang untuk merusak Indonesia dengan mengganti ideologi juga mengalami moderasi. Paling simpel adalah, dimana ada kebaikan pasti ada yang jahat juga alias teori yin yang.

PP yang ditandatangani Jokowi adalah PP No 77 tahun 2019, mudah diingat karena nomor PP nya mirip merk es teler yang terkenal. Apa ruang lingkup PP itu dan apa kaitannya dengan bonus demografi? Karena isi dari PP 77 adalah bagaimana menangkal radikalisme melalui literasi dan aksi. Hal ini cukup menantang karena budaya anak muda melek gadget sekarang adalah “citizen of the world”.

Dibutuhkan hal konkrit yang harus dikerjakan terkait dengan PP 77 terkait kontra narasi, kontra propaganda, kontra ideologi dalam rangka kontra radikalisasi. Bukan sekedar cingkrang pasti teroris atau jidat hitam pasti ngebom kantor Polisi. Harus diperdalam lagi sejauh mana literasi generasi digital dalam merespon sebuah makna dan juga beraksi atas sebuah ideologi.

Dalam merespon makna dibutuhkan mengkaji, apa yang dikaji? Semua hal secara komprehensip dan integral tentunya, bukan sekedar menilai sesuatu dari yang nampak dan mengembangkan hal tersebut menjadi sebuah justifikasi. Generasi digital pasti akan mengkaji dan menguji sesuatu dengan data pembanding yang meyakinkan. Disini peran Pemerintah harus konkrit.

Bukan karena saya Kader Ansor, tapi hanya ingin berbagi sedikit tentang sebuah paparan di RDPU Komisi X DPR RI 21 November 2019. GP Ansor dengan sangat detail menjelaskan masalah dengan gamblang, lengkap dengan segala rencana kedepan, dan juga aksi yang sudah dilakukan. GP Ansor siap menjawab tantangan digital dengan hal konkrit yaitu melakukan semua kompetensi dengan tetap menjunjung kearifan lokal.

Diperlukan kohesi sosial yang kuat untuk menghadapi kemajuan zaman, dan hal tersebut bisa terjadi jika ada karakter kebangsaan yang kuat dari generasi mudanya. Salah satu hal untuk memperkuat karakter kebangsaan adalah, jangan pernah meninggalkan kearifan lokal Indonesia dan juga harus mempromosikan hal itu ke dunia. Hal konkrit yang dilakukan GP Ansor adalah mempromosikan Islam rahmatan lil alamin ke dunia dalam Global Unity Forum dan Humanitarian Islam. Apa itu? Baca disini: Jadikan Indonesia Inspirasi Dunia, GP Ansor Gelar Kirab Satu Negeri

Konklusi dari PP 77 dan era digital sekarang ini adalah dengan menjaga kearifan lokal Indonesia dan kenalkan pada dunia bahwa Indonesia bisa. Perbanyak peran Negara sebagai sarana edukasi dan sosialisasi, jangan sekedar banyak wacana dan aturan baru namun masyarakat sendiri banyak yang gagap tentang regulasi. Semoga Indonesia jaya abadi dengan semua tantangan global yang ada.

Amiinn….

Pemilu Penyebab Perpecahan Anak Bangsa, Bubarkan!

Ciri negara demokrasi adalah persamaan hak bagi warganya didepan hukum, yang membedakan dari negara kerajaan. Spirit awal yang tidak ada lagi urusan “Kawulo Gusti” dalam pemerintahan adalah bahan bakarnya demokrasi. Semangatnya adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, dan diwujudkan dengan pemilihan umum. Ya secara ekstrim, negara demokrasi adalah legalisasi oligarki 🙂

Indonesia adalah negara demokrasi yang masuk 3 besar, setelah Amerika dan India dari sisi jumlah penduduk. Hal ini adalah sebuah tantangan, bagaimana ratusan juta penduduk bisa menyalurkan hak bersuaranya sebagai bentuk ikut serta dalam membangun tanah airnya. Prinsip dasar pemilihan umum adalah berkompetisi memenangkan sesuatu yang dipercaya bisa mewakili tanpa kekerasan.

Tapi fakta terkini, pemilu justru menjadi “wahana” bertarung seperti zaman kolonial yaitu saling diadu seperti domba alias adu domba. Saling menjelekkan lawan sudah jadi komoditas dalam era digital ini, makin kenceng menyerang lawan maka menurutnya jadi makin keren. Padahal strategi serang yang awalnya adalah tentang program dan visi misi, menjadi hal yang lebih mendalam hingga serangan jadi ke keluarga dan urusan pribadi yang tidak seharusnya.

Salah siapa? Salah kita semua yang tidak pernah belajar apa itu perbedaan, karena diujung sana ada industri gosok-gosok perbedaan yang bisa dijadikan senjata serang untuk lawan. Mari belajar dari pemilihan Jokowi dan Prabowo yang masuk kategori “El Clasico” dimana narasi utamanya adalah Anak PKI VS Penjahat HAM. Panjang kisahnya dan semua pasti merasakan polarisasi di akar rumput, faktanya Prabowo jadi Menterinya Jokowi.

Polarisasi ini unik, karena tidak pernah bisa disatukan lagi sebab masing-masing pihak punya “ideologi” yang sangat kuat, bernama permusuhan. Yah, permusuhan adalah naluri dasar hidup dalam kelompok masyarakat yang harus diurus dan kelola dengan benar oleh pemangku jabatan di pemerintahan. Toh keresahan wong cilik tentang perpecahan ini akhirnya dirasakan oleh pemerintah kan?

Sehingga muncul sebuah ide untuk menata aturan tentang sistem pemilihan kepala daerah yang diserahkan pada wakil rakyat, bukan langsung lagi karena dipandang banyak mudharotnya dan perpecahan ini mau sampai kapan? Mulai dihembuskan narasi bahwa pemilihan langsung biayanya tinggi sekali dan bisa melahirkan bibit korupsi karena calon harus rogoh kantong milyaran supaya menang.

Rakyat ya seneng saja bisa mendapat penghasilan di setiap gelaran pemilihan, dapat duit plus kaos dan stiker itu sudah pasti. Kenapa tidak diadakan tiap hari saja ya, akan menggiatkan perekonomian rakyat semesta. Pabrik akua dan tukang sablon akan mendapatkan keuntungan, juga ekpedisi akan rame karena kirim logistik dan lain sebagainya.

Oke, jika pemerintah menyoroti tentang besarnya biaya ini akan melahirkan korupsi baru maka saya juga akan menyoroti hal yang termasuk “mudharotnya pemilihan” tapi dari sisi sosial. Kerugian terbesar yang dialami masyarakat terkait pemilu adalah semakin jauhnya kohesi sosial antar warga masyarakat. Bagaimana polarisasi di masyarakat levelnya sudah pada tingkat memuakkan dan menjadi bahan tumbuh kembang radikalisme.

Karena teori sederhana pada masuknya paham baru adalah ketika kohesi sosial di masyarakat sedang renggang, sehingga masyarakat butuh kebaruan dan masuklah mereka dan tiba-tiba DHUAAARRRRRRR…… meledak.

Masyarakat awam tidak akan benyak bisa berteori dengan ribuan dalil tentang ini benar dan ini salah, tapi mereka merasakan hal itu dan jelas ini adalah efek pemilu yang kebablasan. Sesama keluarga tidak saling tegur karena beda pilihan, bahkan ketika jagonya sudah jadi satu di pemerintahan sekalipun, mereka tetap masih bermusuhan. Hal ini harus dicegah, karena persatuan adalah utama (konon kampanye positifnya seperti itu).

Jika persatuan adalah utama, maka cegahlah benih permusuhan yang ada di pemilu dengan sesuatu yang baru (walau itu cara lama), selama tidak melanggar UUD 45 maka silakan saja. Mau langsung atau tidak langsung kan yang merasakan adalah calonnya, bukan kami yang masih sibuk merajut tenun dan merekatkan kembali kohesi sosial untuk kepentingan Indonesia yang damai dan berkemajuan.

Pulang, eks ISIS Jauh Lebih Enak Daripada eks PKI

Indonesia dalam kondisi yang serba tidak tentu ketika harus membahas repatriasi WNI eks ISIS, seperti dikirim hantu yang gambaran kekejiannya diluar batas kemanusiaan. Jika Orba menampilkan kekejaman G30S/PKI sebagai hantu dalam bentuk film settingan, maka ISIS adalah footage asli dari gambaran kekejaman yang beberapa tahun lalu menghantui semua platform media.

Masih jelas teringat di kepala pada pertengahan tahun 2016 saat seorang kombatan bernama Abu Jandal Al Yamani menantang Panglima TNI dan akan menggorok satu demi satu TNI, Polri dan Banser yang dia anggap toghut. Walau akhirnya Abu Jandal Al Yamani mati di pertempuran, pesan singkat yang disampaikan oleh Abu Jandal merupakan “highest call” bagi anak muda Indonesia berjuang disana.

Kemudian FPI yang terang-terangan mendukung ISIS dan menganggap ISIS adalah saudara, kemudian baiat Ulama garis keras Indonesia yang bersetia pada Baghdadi. Semua sangat cepat bahkan kita tidak tahu apakah hanya ikut-ikutan trend atau memang berbaiat sesungguhnya. Tentu reaksi keras datang dari NU dan Muhammadiyah saat itu, 2 ormas Islam moderat ini paling keras melawan propaganda ISIS tersebut.

Terorisme merupakan api yang siap menyambar, dan Islam moderat yang adalah sasaran mereka untuk jadi bahan bakar supaya chaos meluas, begitulah blueprint sejak Arab Spring. Dan itulah kenapa organisasi Islam moderat paling keras melawan karena merekalah yang akan dijadikan “tumbal” oleh ISIS dan akhir-akhir ini ada banyak aliran sejak Al Baghdadi meminta untuk gerilya sebagai lone wolf sejak kalah di Raqqah dan Mosul.

Update terkini adalah pada tangga 11 bulan 11 tahun 2019 Turki akan mengirimkan balik tahanan dan eks kombatan ISIS ke Negara asalnya, dimana ada 120 orang yang kembali ke Indonesia. Beberapa Negara menolak dan akan memburu para eks kombatan itu jika berani balik, beberapa Negara menerima dengan syarat tertentu dan Indonesia juga menerima mereka dengan formula-formula khusus.

PBNU juga telah menyatakan sikap kepada Pemerintah supaya ekstra hati-hati ketika menerima eks kombatan dan simpatisan ISIS ini jauh hari sebelum 11/11 terjadi. Data menunjukkan bahwa proses deradikalisasi pada para radikalis ini hanya sukses 30% saja, artinya korban cuci otak ini memang sudah tidak bisa ditolong dan kembali normal lagi, baca: Peneliti: Cuma 30 Persen Teroris Insaf karena Deradikalisasi

Memang sangat berat, namun pilihannya adalah menerima mereka kembali, karena secara hukum menyatakan bahwa bila WNI belum pindah kewarganegaraannya maka dia adalah masih WNI, sedangkan pindah mereka ke Suriah dan Iraq yang mereka sebut sebagai Negara Kekhalifahan Irak dan Syam (Daesh), hanyalah sebuah Negara ilusi tanpa ada pengakuan dunia. Sunggu berat menjadi Indonesia, jika menerima maka resikonya besar, tapi tidak bisa menolak juga proses ini.

Indonesia punya pengalaman pada masa Orba dengan sebutan “bersih lingkungan” dimana anak cucu PKI harus diasingkan dan tidak diberikan akses wajar alias jadi warga negara kelas dua. Itupun tuduhan PKI sebagian besar adalah tanpa ada pengadilan yang jelas, hingga banyak korban yang hidupnya termarjinalkan sampai saat tumbangnya Orba di tahun 1998. Babak baru dimulai dengan mengungkap fakta gelap terkait Orba, dan dasarnya adalah Hak Asasi Manusia.

Eks ISIS ini juga hampir sama, tapi yang ini sudah menjalani persidangan di Turki dan ada beberapa klasifikasi dimana antara kombatan, simpatisan dan keluarga juga ada pemilahan yang jelas. Istilahnya Indonesia sudah menerima barang jadi dan siap diolah sesuai kapasitas masing-masing. Harusnya bisa lebih baik dari yang pernah Negara ini lakukan kepada mereka yang dituduh PKI dan anak cucunya walau tanpa bukti dan putusan pengadilan yang konstitusional.

Dan Pemerintah memang harus ekstra hati-hati seperti yang disampaikan KH Said Aqil Siradj, sumpah setia dan juga pengawasan ketat harus dilakukan karena benyak hal seperti dijelaskan diatas. Dan yang lebih penting adalah, NU selalu berbenturan langsung dan satu Banomnya yaitu GP Ansor dan Banser adalah sasaran utama selain TNI dan Polri.

Karena NU adalah yang pertama paham dan tahu bagaimana ISIS ini masuk dan memaksakan ideologinya, dan Ulama NU lah yang mengkonter di lapisan akar rumput Islam dari kegalauan akibat propaganda ISIS tentang khilafah dan mimpi-mimpinya. Oleh sebab itu pemulangan eks ISIS ini harus menjadi perhatian besar, jangan sampai terjadi korban di Tanah Air, cukup di Suriah dan Irak saja terjadi dan berakhir.

Kejelian NU dalam hal ini tak lepas dari tulisa maha penting dari Gus Dur yaitu: Ilusi Negara Islam yang bisa download e-booknya disini: Ebook: Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia Karya Gus Dur

Priyayi Diminta Reformasi Birokrasi? Wkwkwkwk… Ngayal

Bobroknya Indonesia sebenarnya karena tidak ada jiwa melayani dari pejabatnya, jiwa melayani inilah spirit utama dari reformasi birokrasi yang ditegaskan Jokowi. Sebenarnya mental “Priyayi” (sebutan untuk pegawai abdi negara) salah kaprah warisan Feodal Londo yang dulu digunakan untuk pecah belah Nusantara ini sudah saatnya ditinggalkan.

Kita sepakat melalui Konsensus Kebangsaan untuk hidup di Indonesia sesuai UUD 45 yang sering dihafal pembukaannya saat upacara bendera. UUD yang mengatur bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan baru, Res Publica Indonesia yang menjunjung Hukum dan HAM adalah cita-cita suci menuju Indonesia Madani. Idealnya adalah seperti itu sejak jatuhnya Soeharto.

Banyak sekali istilah untuk pegawai yang dibiayai dari Negara melalui pajak yang dibayar oleh rakyat, sebagai kesepakatan spirit demokrasi: Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat. Sehingga secara sederhana, Pegawai Negeri harusnya melayani rakyat dengan sepenuh hati, bukan malah petentengan karena sudah jadi “Priyayi” dan merasa derajatnya selevel diatas rakyat jelata.

Sehingga yang terjadi adalah mental yang tidak siap melayani karena merasa lebih tinggi, padahal kalau Pegawai Negeri tidak melayani masyarakat ya otomatis nganggur alias magabut (makan gaji buta). Itulah gambaran Pegawai Negeri di Indonesia, bahkan sampai sekarang yang sudah melalui 20 tahun lebih reformasi.

Sistem sudah berganti menjadi lebih mudah bagi pengguna dan juga bagi operator tata kelola pemerintahan (good governance). Masyarakat berjalan pada sistem yang ada, semua dipermudah dan dipercepat melalui kemajuan tehnologi. Maka secara logika harusnya segala hal juga lebih cepat dilayani. Namun apa yang terjadi?

Harus diakui untuk beberapa hal sudah ada kemajuan dalam layanan pada masyarakat, tidak ribet dan juga lebih cepat. Bayar PBB, bikin KTP, urus SIM, bayar STNK, SKCK dll sudah memakai sistem online semua, lebih cepat dan transparan sehingga masyarakat tidak merasa tertipu seperti beberapa tahun lalu.

Tapi bagi beberapa hal lain justru belum menampakkan sesuatu yang signifikan berubah, hingga Jokowi melakukan langkah cepat pemangkasan Pejabat Eselon dan juga menegaskan supaya semua pejabat harus fokus pada orientasi hasil, bukan orientasi prosedur. Hal ini tentu tantangan tersendiri, karena akan banyak sekali jabatan yang dipangkas atau dihilangkan.

Minta Reformasi Birokrasi Besar-besaran, Jokowi: Prosedur Jangan Berbelit

Jika Jokowi sudah memerintahkan hal tersebut, maka mau tidak mau yang wajib dan harus dikikis cepat adalah tentang mental. Revolusi mental dari yang sok priyayi menjadi Pegawai Negeri yang melayani.

Jika sekarang PNS atau ASN disindir sebagai pegawai yang Lima Tenggo (jam lima teng langsung go) tanpa ada pelayanan apapun yang dirasakan masyarakat, akan berubah menjadi pegawai yang Lima Tenggo tapi bermanfaat bagi masyarakat dan memuaskan dalam pelayanan.

Ayo benahi Indonesia, jangan sampai rakyat menggugat kaum priyayi dalam pergolakan lagi seperti zaman perjuangan dimana Londo ireng banyak diburu dan akhirnya sia-sia.

Anies Baswedan Jauh Lebih Jago dari Nadiem Makarim

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah gerbang menuju masa depan generasi penerus Indonesia, yang sejak zaman Soeharto kita mengenal program bernama wajib belajar. Kemudian dimoderasi menjadi wajib belajar 9 tahun, dimana niru luar negeri karena sekarang ada kelas 9 yang tetep aja itu adalah anak kelas 3 SMP.

Anies Baswedan adalah mantan Menteri Pendidikan di Kabinet Kerja Jokowi 2014 yang kemudian dipecat (versi Anies: dicukupkan). Penuh dengan gagasan besar tentang kata-kata yang hanya dia dan orang giting lem aibon doang yang bisa paham apa maksudnya. Dalam hal keterampilan mulut alias bacot jelas Anies lebih jago, terlebih Sri Mulyani menemukan ngaco besar-besaran di Kemendikbud. Baca: Salah Hitung Anggaran Tunjangan Guru Rp 23,3 Triliun, Ini Penjelasan Kemendikbud (2016)

Yasudahlah bahas dia cukup, sekarang bahas Nadiem Makarim saja. Nadiem adalah sosok yang belum ngapa-ngapain pas jadi Menteri tapi sangat populer karena reputasinya. Pendiri Gojek startup terbesar di Indonesia ini kontribusinya memang bukan kaleng kaleng, valuasi Gojek sudah masuk kategori decacorn dimana nilainya 10 miliar dollar (gila banget kalo dirupiahkan).

Jokowi memperkenalkan Nadiem dengan “Mas Nadiem” sebuah panggilan spesial yang kaya makna. Bukan dari soal umur, tapi Jokowi menilai Nadiem inilah yang dipercaya mentransformasikan visi Jokowi terkait pendidikan yang berbasis digital dan “link and match”. Nadiem punya kompetensi dibidang ini karena ini adalah dunianya, dan buktinya juga sudah ada dan dinikmati oleh bangsa Indonesia.

Yang menarik dari Nadiem adalah kerangka berfikirnya yang sangat kekinian dan mudah dipahami dengan sederhana. Apa gagasan Nadiem tentang pendidikan?

  1. Wajib menguasai Bahasa Inggris karena persaingan kedepan (dan sekarang udah) adalah persaingan global bukan cuma lokal.
  2. Sekolah harus bisa mengajarkan bahasa koding kepada para murid, karena dunia digital tak lepas dari penguasaan koding.
  3. Ilmu statistik harus dikuasai, ya jelas ini jauh lebih berguna dibanding menyediakan sarana ngelem bagi siswa.
  4. Psikologi harus diajarkan, karena dunia digital adalah tentang desain dan desain harus didasari pemahaman psikologis yang tepat.
  5. Jangan ada Nasionalisme sempit, karena dunia ini sekarang sedemikian terbuka dan siswa harus siap bersaing disana.

5 hal itu akan menjadi “makanan baru” bagi sistem pendidikan di Indonesia yang sangat menggemparkan bagi kalangan pendidik. Karena hal itu adalah sesuatu yang sangat baru dan kemungkinan besar banyak yang tidak siap justru dari kalangan pendidik bukan pelajar.

Kalau pelajar justru merasa sangat relevan, apa yang disampaikan Nadiem sebagai gagasan diatas. Jangankan untuk urusan pelajaran formal, 5 hal diatas bahkan adalah nyawa dari game online (yang suka main game pasti sependapat). Karena dunia digital ini adalah sesuatu yang beda dan sangat cepat dikonfirmasi kebenarannya oleh semua yang peduli dan kepo.

Nadiem sedang memberikan keleluasaan kepo dari generasi muda dan pelajar yang tujuannya adalah supaya masing-masing orang bisa tahu dan paham sebenarnya potensi apa yang ada didalam dirinya sendiri, untuk kemudian dikembangkan bagi masa depannya, keluarganya dan bagi Indonesia tercinta.

Semoga Nadiem tetap kalah jago dibanding Anies dalam hal ngebacot penuh busa tanpa makna apa-apa. Salam aibon..

Wahai Polisi India, Waspadalah!

Idham Azis melakukan gebrakan yang cukup bikin “heboh” yaitu menggandeng Kepala Daerah untuk melaporkan jika ada Kepala Kepolisian yang meminta proyek. Hal ini bukan tanpa alasan, karena Polri sedang gencar sekali mengimplementasikan sebuah positioning yang dilahirkan oleh Tito Karnavian yaitu “Program Promoter”

Promoter adalah kepanjangan dari Profesional, Modern, Terpercaya yang merupakan program internal Polri untuk meningkatkan mutu personil. 2016 ketika Promoter digagas, Polri saat itu menempati 3 besar institusi yang paling tidak dipercaya oleh publik. Kemudian pada 2019 diumumkan tepat di hari Bhayangkara bahwa Polri adalah 3 besar institusi yang paling dipercaya publik bersama KPK dan Presiden.

Image Polisi buruk sudah dikenal sangat lama, birokrasi yang ribet dan mata duitan sedangkan minim penindakan. Istilah Polisi India adalah yang paling tepat, karena di film India Polisinya selalu datang terlambat dan rata-rata korup. Hal ini juga dibenarkan oleh Gus Dur dalam sebuah joke: Polisi jujur di Indonesia cuma ada 3, yaitu Jenderal Hoegeng (alm), Polisi patung dan Polisi tidur.

Tentu hal ini sangat mencoreng institusi Polri dimana persepsi memang lebih kuat dibanding realita, apalagi zaman sudah sangat maju seperti sekarang ini. Promoter adalah nafas Polisi kekinian yang sesuai dengan kondisi zaman dan relevan dengan jiwa melayani tentunya.

LSI: KPK Lembaga Paling Dipercaya, Disusul Presiden dan Polisi

Idham Azis meneruskan program dari Tito Karnavian dalam rangka memperbaiki image Polisi Indonesia sesuai pada cita-cita reformasi. Keputusan Idham yang merangkul Kepala Daerah sebagai collaborator pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme akan menjadi hal yang cukup menarik. Masyarakat bisa ikut menilai dan melihat bahwa dalam rangka mengimplementasikan Polri Promoter ini Kapolri tidak main-main.

Untuk para Polisi di daerah baik Kepala maupun personil keseluruhan harus menganggap serius hal ini dan segera lakukan perbaikan diri. Nilai utama yang ingin ditanamkan Idham Azis adalah, jika ingin membersihkan sesuatu pastikan terlebih dahulu bahwa tangan kalian bersih. Dan pembersihan yang paling fundamental adalah dari dalam terlebih dahulu baru kemudian keluar.

Hal ini sangat strategis dan penting sekali, ajang pembuktian kembali bahwa Polri memang layak menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat hingga akhirnya akan mendapatkan dukungan dari segenap elemen Bangsa Indonesia.

Jadi, hati-hatilah wahai kalian Polisi India. Wapadalah!

Aparatur Sipil Khawarij

Jika bahasannya adalah tentang harapan, maka kejadian bom bunuh diri pasti doanya adalah hal terakhir. Namun jika dikaitkan dengan jaringan terorisme maka ini adalah awal, mereka selalu menjadikan tindakan bom bunuh diri dan teror sebagai awal dari agenda utama mengacaukan Indonesia.

Aksi banci ini adalah sebuah strategi utama dari gerakan jihadis yang terafiliasi pada ISIS dan JAD, yang sangat klasik metodologi, target maupun segmen dari tindakan yang dilakukan. Targetnya adalah Polisi yang khusus Indonesia ada dendam abadi pada Satuan Anti Teror Densus 88 yang banyak mematahkan aksi mereka.

Mulai dari gembong bom Bali, Kuningan, Nurdin M Top, DR Azahari, Bahrun Naim, Santoso dan banyak lagi kejadian adalah mereka yang digulung oleh Densus 88. Dendam klasik ini mempengaruhi respon pada isu terkini terkait pergerakan ISIS dan anasirnya. Dendam atas kematian Baghdadi disalurkan oleh sel-sel mereka di Indonesia dan menggerakkan aksi jihad dari “lone wolf” beraksi.

Indonesia yang demokratis dan cinta keberagaman ini adalah lahan empuk bagi aksi mereka, bisa kamuflase sebagai apapun untuk melakukan “amaliyah” yang diyakini. Jika selama ini mereka bertransformasi, dari model baju pejuang Taliban seperti Amrozi dan Imam Samudera sampai pada bentuk perjuangan ala bom Medan terjadi moderasi pada cara berpakaian.

Dulu identitas mereka kentara, saat ini sudah tidak bisa lagi demikian karena mereka menjadi satu persis seperti masyarakat kebanyakan. Dengan seragam ojol, mereka leluasa masuk obyek vital tanpa dicurigai berlebih karena ojol sudah menjadi bagian dari pop culture era digital. Ini sebuah awal dan era baru perjuangan dari mereka yang sering mangandalkan 1 hadis barangsiapa menyerupai sebuah kaum adalah bagian dari kaum tersebut.

Ajaran Islam dan Hadis jadi dagangan sekaligus bemper aksi biadab mereka dalam merugikan orang lain. Dulu dengan mudah orang bisa mengidentifikasi: setelah lihat pakaian maka lihat cara bicara dan merespon perbedaan mereka akan menunjukkan intoleransi yang tebal dan bahkan merundung lawan bicara, hal itu juga sudah dimoderasi jadi anak gaul dan melek teknologi digital.

Bagaimana menghadapi “Neo Khawarij Digital” ini?

Fakta terkini: Diduga Terpapar Radikalisme, Hampir 800 Ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) Tolak Ideologi Pancasila

Ketika sebuah ideologi teror menjadi sebuah aksi dan gerakan, maka yang berlaku adalah strategi dasar dari perang yang bernama kamuflase. Sudah tidak bisa lagi melakukan tuduhan hanya berdasar penampilan, tapi harus ada surveillance (pengawasan ketata) pada rekam jejak masa lalu sampai dengan saat ini. Intoleransi pada tatanan ide dan memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan radikal terkait perbedaan ideologi.

Surveillance ini adalah tugas yang sangat bisa memanfaatkan dsistem digital, jika beberapa tahun lalu adalah masa mengadukan semua yang diduga terpapar radikalisme dan terorisme secara luas, maka saat ini Pemerintah sudah melakukan clustering yang lebih spesifik. Apa itu?

Jika dulu semua laporan masyarakat terntang apapun dan dimanapun dilaporkan pada kanal Pemerintah, maka sekarang ada hal khusus yang lebih mengena dan juga mempermudah pelapor dan Pemerintah terkait adanya paparan radikalisme di aparatur negara atau ASN melalui website aduanasn.id

Jaringan teroris dunia adalah sebuah jaringan paling mapan dan stabil, karena tidak banyak perubahan seperti Pemerintah yang tiap 5 tahun sekali terjadi perubahan. Dengan hal tersebut maka mereka diuntungkan dengan penguatan kader dan juga penguasaan lapangan dengan lebih baik, sedangkan terkait digitalisasi, mereka jauh punya pengalaman bahkan sudah sampai tahap bisa melakukan cuci otak via internet.

Untuk melawan hal tersebut, maka hal yang paling mungkin dilakukan untuk melawan adalah dengan klasifikasi pokok masalah dari akarnya. Jika di Aparatur Negara (ASN) ada yang terpapar, maka lakukan partisipasi melaporkan pada Pemerintah tentang hal ini, menggunakan kemajuan zaman yang ada.

Jika kita sepakat untuk akhiri segala teror yang ada, maka jadilah bagian yang ikut aktif menjaga negeri ini dengan memanfaatkan tehnologi dan kemudahan digital yang ada. Dan yang paling penting adalah bukan sekedar melaporkan, tapi harus kawal terus laporan sampai ditindaklanjuti oleh Negara.

Kufur Nikmat Al Indunissy

Saya ndak pernah ngerti ekonomi makro padahal kuliah ambil akuntansi dengan IPK pas-pasan, ya gimana dulu pas kuliah kebanyakan ngeband dan mabuk. Sekarang pas sudah kerja baru sedikit paham walau pemahamannya cuma buat belanja gadget, motor, mobil dll. Kehidupan ekonomi saya juga cukup, Alhamdulillah tidak punya utang walau tidak punya rumah wkwkwkwk….

Pidato Jokowi semalam di ulang tahun Nasdem juga menyitir tentang ekonomi Indonesia yang perkasa ketika kondisi Ekonomi Dunia sedang sangat lesu, bahkan beberapa Negara sudah mengalami resesi yang berpengaruh pada semua aspek kehidupan dan kemanusiaan. Ada syukur dan optimisme dari Jokowi ketika pidato, saya masih tidak paham tapi mencoba untuk ngerti.

2 hari lalu Sahabat saya DR Mahmud Syaltout, seorang dosen otaknya “gak ada obat” (istilah anak sekarang) mengunggah status di FB yang cukup menarik dan saya jadi coba baca dan pahami. Ini yang diunggah: The $86 Trillion World Economy in One Chart, dimana disitu ada chart dimana Indonesia masuk ke “Negara kaya” karena berada di 63.1% kategori Negara kaya.

Angka GDP Indonesia adalah US $ 1.04 T atau secara presentase adalah 1.21% mengkontribusi dari total kekayaan dunia yang US $ 86 T diatas

Karena data itu sumbernya adalah World Bank yang diupdate pada Juli 2019, walau saya ndak paham tapi percaya. Kemudian saya mencoba kepo lagi sebuah artikel tentang proyeksi kekuatan ekonomi dunia tahun 2030, menarik sekali karena Indonesia juga disebut disana. Ini artikel terkait: The Biggest Economies in 2030

Sebagai awam yang ndak pintar tapi punya banyak kuota internet dan kepo, mengandalkan kemampuan bahasa Inggris dasar tentunya hal ini menggembirakan. Gembira karena Indonesia sudah muncul di kategori Negara kuat secara ekonomi, yang diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi dunia terbesar ke 4 setelah Cina, India dan Amerika.

Keyakinan ini diperkuat dengan kondisi faktual saat ini, detik ini yang saya rasakan tentunya. Tidak serumit hitungan para pakar ekonomi diatas, tapi saya bersyukur dan optimis dengan ekonomi Indonesia karena berdasar pengalaman. Kenyataan dimana saya sampai detik ini masih bisa bayar beberapa partner kerja dengan layak diatas UMK Jakarta, dan masih bisa foyaa foyaaaa….. (enggak foya foya, itu biar seru aja tulisannya).

Pidato Jokowi semalam benar-benar membuat saya tersenyum dan bersyukur, karena pengalaman itu muncul setelah pengalaman sebelumnya terkait pengetahuan dasar kondisi ekonomi. Indonesia masih tumbuh 5% dimana Negara lain sudah krisis, dan data tersebut resmi dari BPS, angka itu bukan dapat dari mimpi ataupun “nyanggar ndik kuburan”

Yang paling utama dan harus ada didalam hati dan pikiran kita sebagai bangsa Indonesia adalah tetap berusaha keras dan jangan terlena dengan pertumbuhan, karena hidup yang lebih penting bukanlah sekarang, namun kedepan bagi anak cucu kita.

Jangan kufur nikmat

Orang ini Dicekal Isi Kepalanya Sendiri

Saya tidak pernah setuju dengan istilah yang dipakai oleh gerakan 212 ataupun anasirnya, bukan karena tidak suka atau benci. Ini pandangan obyektif saja, yang bisa dirunut logika dan disandingkan fakta yang ada. Boleh dimulai dengan klaim 7 juta umat memadati Monas yang hal tersebut jadi sebuah landing page bagi pergerakan ini kedepan.

Jika ingin tahu berapa banyak umat di Monas saat 212 bisa cek di google, banyak media yang beneran hitung dengan cara yang logis dan juga ada data empiris sebagai penguat. Misalnya artikel ini: Reuni 212: Benarkah Klaim 8 Juta Peserta?

Dalam politik, melakukan kebohongan adalah hal biasa dalam strategi propaganda. Bahkan dikenal istilah: Black Campaign dan Negative Campaign, Politik Uang, Framing dll banyak lagi. Dimana hal tersebut wajar digunakan untuk kepentingan kekuasaan yang penting menang, maka semua halal.

Jika Ulama berpolitik, maka yang akan kalah adalah sifat ulamanya dan bergeser jadi umaro. Umaro yang ngulama jauh lebih pas daripada tetap ngaku ulama dimana-mana, tapi apa yang selalu diajarkan adalah tentang bagaimana merebut kekuasaan, bagaimana mengubah dasar negara, bagaimana memenangkan kepentingan.

Ketika seseorang isi otaknya adalah tentang kekuasaan maka yang paling dekat dengan kondisi psikisnya adalah halusinasi. Karena semua fakta yang ada didepan mata berbeda dari apa yang diharapkan, maka akan jadi mahluk denial. Wajar manusia denial karena kecewa, contoh: “loh kog pas dihitung beneran cuma 200 ribu bukan 7 juta seperti klaim kita?”

Bukan menjadi koreksi, tapi justru hal tersebut selalu disebutkan sampai detik ini. Hal ini adalah propaganda politik yang paling sederhana, yang diperkenalkan oleh Goebbels salah satu Jenderal NAZI, tangan kanan Hitler yang akhirnya mati bunuh diri mengidap halu akut. Goebbels pernah menyampaikan: “Jika kebohongan disampaikan terus menerus, maka akan menjadi sebuah kebenaran”

Iya, itu zaman sebelum ada internet dan semua informasi masih dibawah kendali penguasa, sekarang zaman yang beda ketika seorang yang punya kuota internet dan punya akal sehat bisa melakukan klarifikasi terhadap sebuah informasi.

Rizieq Shihab mungkin belum membaca buku Ilusi Negara Islam karya Gus Dur, halaman 8 dan seterusnya disitu jelas sekali menerangkan apa yang selama ini diperjuangka Rizieq Shihab adalah sia-sia. Kondisi faktual ummat di era digital ini persis seperti yang diatas saya tulis, bisa dengan cepat mengklarifikasi apapun. Yang mau baca buku karya Gus Dur: Ilusi Negara Islam bisa download disini.

212 ramai karena mesin politik ikut bermain disitu, lambat laun makin redup karena sudah tidak ada relevansi gerakan dengan keadaan politik yang ada. Pemilu usai maka hingar bingar 212 juga selesai, jika masih akan meramaikan kembali maka isinya ya FPI dan teman-teman simpatisannya saja. Tidak akan besar lagi, sudah ada Menteri Pertahanan yang akan bertindak 🙁

Sekarang ramai Rizieq Shihab dicekal oleh pemerintah, sumber beritanya juga dia sendiri sebagai yutuber handal share video pendek, kemudian diamplifikasi pasukan cyber FPI. Narasinya masih sama, narasi basi dimana Pemerintah melarang Rizieq pulang ke Indonesia, narasi yang ujungnya menyalahkan Pemerintah padahal faktanya apa?

Dia mau pulang atau tidak itu urusan dia sendiri, Pemerintah sudah berapa kali klarifikasi hal ini bahkan Moeldoko pernah akan beliin tiket kalau Rizieq tidak pulang pulang karena gak bisa beli tiket pesawat. Apa tidak menggelikan, nyalahin Pemerintah kemudian wakil Pemerintah bahkan mau beliin tiket pulang?

Harusnya cukup sampai disitu saja, selebihnya adalah dia yang sedang role playing sebagai politisi yang ngomong berbusa-busa tapi tidak ada substansinya apa-apa. Kasihan yang sudah berkali-kali mau jemput Rizieq Shihab di Bandara tapi gagal terus, walaupun loyal tapi sebel juga dong tiap jemput ke Bandara selalu kecele.

Propaganda yang sedang dibangun dengan narasi hingar bingar seperti pulangnya Imam Khomeini saat revolusi Iran juga ketinggian, jauh panggang dari api. Pulang tinggal pulang tidak perlu drama kepanjangan, karena ini sungguh menggelikan bukan mendebarkan.